KAUM MARHAEN DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Setelah pandemi corona menyebar keseluruh penjuru dunia dan masuk kewilayah negara Indonesia, ini memberi derita bagi setiap warga negara, khususnya kaum marhaen atau biasa kita kenal masyarakat miskin kota. Setelah media memberitakan bahwa wabah corona atau covid-19 menyerang salah satu wilayah tepatnya di wuhan-china, wabah ini menyebar dengan cepat ke wilayah lain sampai ke negara-negara besar di dunia termasuk indonesia, kita tidak pernah berfikir bahwa wabah covid-19 begitu cepat masuk ke indonesia, namun sejarah dan fakta hari ini membuktikan betapa berbahanya wabah tersebut, kita dapat melihat di setiap negara yang terkena wabah tersebut telah menyususun kebijakan dalam penanganan covid-19, namun kebijakan yang banyak diterapkan di berbagai negara adalah kebijakan lockdown dan memblokir atau menutup jalur perhubunghan antar negara. hal ini juga menimbulkan malapetaka bagi sektor perdagangan internasional khusunya di bidang ekonomi. Kegiatan perdaagangan ekspor-impor terhalang dan terhenti total akibat penutupan negara dalam sektor perdagangan akibat banyaknya negara yang di rugikan wabah ini, termasuk sektor industri, Penutupan pabrik-pabrik berskala besar dan PHK massal terhadap buruh dikarenakan perusahaan tidak mendapat keuntungan dari produksi karena penutupan sektor perdagangan antara negara.

Melihat kondisi indonesia yang memprihatinkan, munculnya wabah covid-19 menimbulkan berbagai keresahan hampir di seluruh segi kehidupan manusia. Kebijakan pemerintah indonesia dengan memberlakukan masyarakat agar tetap tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan di rumah adalah tangisan dari kaum marhaen indonesia pada umumnya. bagaimana tidak, kita melihat kaum marhaen menggantungkan hidupnya dengan bekerja sehari-hari demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, ditambah lagi dengan urusan penghasilan dan kebutuhan ekonomi lain yang juga tidak sejalan atas kebijakan Stay at home dan Lockdown. Kebijakan ini diterapkan hanya menguntungkan bagi pekerja birokrat saja walaupun mereka bekerja dirumah, masih mendapatakan gaji dari pemerintah. namun nasib marhaen berbeda dengan mereka karena bagi kaum marhaen jika tidak dapat beraktifitas di luar rumah maka mereka tidak akan mendapatkan penghasilan apapun dan membiarkan kelaparan begitu saja akan melanda mereka.

Menurut badan pusat statistik (BPS) terdapat 70,8% pekerja indonesia informal. Data ini menjelaskan bahwa beberapa pekerja indonesia tidak memiliki usaha tetap atau memiliki bangunan tetap seperti pedagang keliling, Pedagang kaki lima, tukang becak dan buruh. menurut data BPS bahwa pada tahun 2015 sekitar 37% penduduk miskin di indonesia tidak memiliki pekerjaan tetap, selain itu 47% hanya bekerja pada sektor informal seperti wiraswasta, buruh lepas ataupun pekerja bebas. kebijakan mengenai lockdown mengakibatakan pekerja informal atau kaum marhaen indonesia terancam kebutuhan ekonominya. Pedagang keliling sudah tidak berjualan lagi, pedagang kaki lima harus menutup warungnya, buruh sudah tidak mendapat pekerjaan lagi, sehingga mengakibatkan kemiskinan kepada mereka yang hanya mengadu nasib kepada pekerjaan lepas. Bukan persolan covid 19 yang akan mewabah namun persoalan kemiskinan dan kelaparan yang semakin mengancam. Kebijakan pemerintah menimbulkan dampak yang besar bagi rakyat indonesia sendiri walaupun pemerintah telah menyiapkan anggaran bagi rakyat indonesia, namun persoalan penyaluran dari anggaran tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama dan penanganannya tak dapat mengejar perluasan kelaparan dalam skala besar yang juga meningkat secara signifikan.

Pemerintah seharusnya memperhatikan kondisi rakyat terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan mengenai lockdown, karena dampak yang demikan akan terjadi dan akan lebih merasahkan masyarakat banyak. Ketika pemerintah mengkaji mengenai dampak dari kebijakan tersebut seharusnya pemerintah memilih alternatif kebijakan yang lebih efektif dan efisien agar setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah mampu menjamin kehidupan kaum marhaen baik dari segi kesehatan, ekonomi sosial dan budaya.

Kontributor:

Agung Prasetyo
Ketua Komisariat DPK Fapertahut
Periode 2018-2019
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
GMNI Majene